Seluk Beluk Sistem ERP dan Fakta Realisasinya yang Tidak Mungkin Diberlakukan Tahun 2019

Seluk Beluk Sistem ERP dan Fakta Realisasinya yang Tidak Mungkin Diberlakukan Tahun 2019

Servicesdelavega.com Pemerintah Jakarta rencananya akan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar guna mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun sampai pertengahan tahun 2019 ini, sistem ERP tak kunjung direalisasikan karena berbagai pertimbangan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan kebijakan ERP tidak bisa dilaksanakan tahun ini dan akan kembali dikaji pada 2020 dengan rencana penyusunan ulang dokumen ERP tersebut.

Nantinya Dishub DKI Jakarta akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk menjadi pembina teknis terhadap teknologi yang digunakan pada sistem ERP. Walau sistem tersebut tidak direalisasikan tahun ini, Syafrin memastikan Jakarta tetap akan menggunakan sistem ERP di tahun selanjutnya untuk menggantikan sistem ganjil genap yang telah diberlakukan saat ini.

Sebenarnya rencana penerapan ERP di Jakarta sudah dicanangkan pada era Gubernur Sutiyoso. Ia mengusung ide pemberlakuan ERP yang mana targetnya bisa dilaksanakan pada tahun 2006. Namun ide tersebut berujung wacana karena terkendala beberapa masalah. Kemudian di tahun 2009, Gubernur Fauzi Bowo sempat melanjutkan ide mantan gubernur sebelumnya untuk menerapkan ide ERP. Hingga era Gubernur Jokowi, barulah sistem ERP bisa direalisasikan dengan uji coba terlebih dahulu pada Juli 2014.

 Akan tetapi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan tender ERP melanggar UU Persaingan Usaha. Padahal Pergub DKI No. 149 Tahun 2016 mengenai ERP telah diteribtkan. Pada Januari 2017, Pergub tersebut sempat direvisi oleh Plt Gubernur DKI Sumarsono. Untuk anggaran biaya, sistem ERP merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan beberapa badan usaha. Jadi seluruh dananya tidak hanya dari anggaran pemerintah saja.

Namun proses pendanaan yang rencananya terbuka untuk badan usaha tersebut terpaksa batal per tanggal 1 Agustus 2019, terkait pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai proses lelang ERP. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri menyebutkan pendapat hukum itu bersifat tidak wajib, karena keputusan final hanya dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

Dengan penerapan sistem ERP atau jalan berbayar diharapkan mampu menekan angka kemacetan di Jakarta dan masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. Saat ini pula Pemprov DKI tengah mengkaji terkait tarif hingga beberapa arus jalan yang akan diberlakukan sistem ERP. Salah satu yang menjadi pertimbangan dan telah disampaikan oleh Bambang Prihartono selaku Kepala BPTJ adalah kawasan Sudirman – Thamrin.

Penerapan sistem ERP ini hanya diberlakukan kepada mereka yang menggunakan kendaraan roda empat yakni mobil. Walaupun sepeda motor tidak diberlakukan sistem ERP, namun para pengendara roda dua itu nantinya bakal dilarang melewati jalur-jalur penerapan ERP. Jadi ada baiknya kamu mencari jalan pintas terdekat dengan tujuan agar tidak ditilang karena melewati jalur ERP.

Itulah sekilas mengenai sistem ERP yang bakal diterapkan di DKI Jakarta pada tahun mendatang. Semoga dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi kemacetan di Jakarta yang kian hari padat karena penggunaan kendaraan pribadi.

Guna membantu Pemprov DKI Jakarta memerangi kemacetan, Anda sebaiknya menggunakan fasilitas transportasi umum. Selain murah, penggunaan transportasi umum jauh lebih meringkas waktu. Untuk informasi lainnya mengenai sistem ERP, bisa kamu baca melalui laman situs https://www.cekaja.com/info/yuk-mengenal-sistem-erp-yang-bakal-diberlakukan-di-jakarta/. Yuk, ciptakan kota yang bersih, tertib dan damai dengan ikut berpartisipasi pada program pemerintahan. Demi Jakarta yang jauh lebih baik di masa mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Menu